GROWTHNEY.COM, GORONTALO – Senin, 13 April 2026. Dengan berbekal semangat, harapan dan sisa tenaga yang ada, para petani dari 3 Desa di Provinsi Gorontalo, bergotong royong, saling membantu, untuk bisa masuk bersama di ruang megah tempat sidang DPRD Provinsi Gorontalo. Mereka ingin bertemu langsung dengan wakil rakyatnya.
Beberapa petani, bahkan harus dipegangi teman-temannya, karena tidak bisa berjalan dengan normal. Usia yang renta, kaki yang kesulitan berjalan, dan tongkat yang selalu menopang langkahnya, tak menyurutkan semangat mereka. Para petani ini, mengadu kepada DPRD Provinsi Gorontalo, tentang hidup mereka yang telah terancam rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Garuda yang akan di bangun di atas tanah yang telah mereka garap bertahun-tahun, sebagai lahan pertanian jagung.
Para petani ini, adalah warga dari Desa Botuwombato dan Desa Pontolo Atas, Kabupaten Gorontalo Utara, serta Desa Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Mereka adalah para petani yang lahan garapannya akan diambil pemerintah, untuk mendirikan Sekolah garuda itu.
Setelah beberapa waktu menunggu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dimulai. Para petani yang didampingi pemerintah desanya masing masing, duduk berhadapan dengan para anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dari komisi satu. Pemerintah daerah, provinsi, hingga instansi terkait, juga hadir untuk melengkapi RDP ini.
Aduan para petani, dilandasi dengan langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang dinilai mendadak melakukan peninjauan lahan pertanian masyarakat, yang berstatus eks-HGU dan kini telah dimanfaatkan masyarakat.
“Tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa Wakil Gubernur, akan datang meninjau lahan itu. Saya langsung ikut mendampingi peninjauan itu. Jadi, masyarakat juga kaget ada rencana pembangunan itu,” ungkap Pijey Mulyadi, Kepala Desa Botuwombato.
Menurut Pijey, hal inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat, sehingga datang mengadu ke DPRD. Mereka tentu risau, karena lahan yang akan dibangun PSN Sekolah Rakyat ini, mencapai 20 hektare, yang mencakup lahan pertanian dari warga di 3 desa itu.
Menurut Pemerintah Lahan itu sudah siap
“Gorontalo Utara dinilai paling siap, untuk Lokasi pembangunan sekolah garuda” begitulah judul rilis berita Pemerintah Provinsi Gorontalo, setelah Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, meninjau lokasi yang direncanakan untuk membangun Sekolah Garuda, Selasa 7, April 2026.
Menurut Idah, lahan ini memiliki sejumlah keunggulan strategis. Karena selain kesiapan lahan, kawasan ini juga menawarkan panorama alam yang mendukung pengembangan kawasan pendidikan yang representatif.
“Dengan panorama laut dan perbukitan yang dapat menjadi daya tarik tersendiri,” ujar Idah, dikutip dari berita.gorontaloprov.go.id.
Wakil Gubernur juga menjelaskan, sebelumnya pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengusulkan Lokasi pembangunan Sekolah Garuda, di Kabupaten Boalemo. Namun, berdasarkan peninjauan Kementerian pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Lokasi ini dinilai belum memadai, sehingga harus dicari Lokasi alternatif. Dan kini, Pemerintah telah mendapatkan lahan ini, yang ada di perbatasan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo segera melakukan percepatan tindak lanjut hasil peninjauan ini, melalui dokumen pendukung yang komprehensif, agar dapat dipresentasikan kepada Menteri dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan teknologi.
Pemerintah Provinsi Gorontalo, juga mengklaim, lahan yang disiapkan memiliki luas senilai 45 hektare. Lahan ini adalah eks-HGU Ong Tjeng Ki, yang kini telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Gorontalo utara, sehingga dari sisi legalitas, dinilai siap untuk dimanfaatkan (berita.gorontaloprov.go.id.).
Menurut Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, lahan ini sudah tidak diperpanjang selama kurang lebih 30 tahun, dan telah dimanfaatkan sebagai lahan garapan oleh para petani.
“Karena tidak diperpanjang, maka statusnya kembali menjadi tanah milik negara,” ujar Abdul Wahab Paudi, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Kehidupan Petani yang Terancam
Mahmud Mulyadi, tokoh masyarakat dari Desa Botuwombato, langsung menanggapi rencana pemerintah ini. Baginya, sikap masyarakat bukan antara setuju atau tidak. Mereka meminta Solusi, karena jelas, pembangunan ini akan sangat berdampak bagi diri dan keluargannya.
“Dampak sosial dan dampak ekonomi akan kami rasakan. Kami para petani yang menggarap lahan ini, bisa jatuh miskin. Dan jika lahan kami digunakan, maka akan mengurangi potensi penghasil jagung di Gorontalo,” tegasnya.
Hal senada, juga disampaikan oleh Hasan Husain, Kepala Desa Pontolo Atas. Warganya adalah para penggarap lahan tersebut. “Penghasilan pertanian jagung kami, bisa sampai 5 ton dalam sekali panen. Kalau sudah tidak ada lahan yang digarap, maka mereka (petani) akan mengalami kemiskinan,” jelasnya.
Dalam RDP ini, para petani menyampaikan berbagai masalah yang sangat mengancam kehidupan mereka. Mereka bahkan khawatir, lahan yang akan mereka korbankan ini, hanya akan berubah menjadi bangunan sekolah yang megah, tempat para pejabat dan sanak saudaranya mengenyam pendidikan yang layak.
PSN yang dinilai jadi Solusi pembangunan daerah
Menanggapi keresahan masyarakat itu, Irwan Abudi Usman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan bahwa kehadiran rencana pembangunan PSN ini, adalah solusi bagi pembangunan daerah. Kekhawatiran masyarakat bahwa pembangunan PSN akan menimbulkan kemiskinan, menurutnya adalah bentuk ketidak pahaman.
“Memang kalau kita belum paham, pemikiran kita begitu,” tegasnya. Menurut Irwan, jika dikaji dalam peraturan Presiden tentang Sekolah Garuda, penerimaan Siswa sekolah Garuda tidak menutup kesempatan putra putri daerah untuk bersekolah di sekolah yang fasilitasnya diklaim, berstandar internasional.
Selanjutnya, Irwan juga mengatakan, jika PSN ini dikerjakan, maka akan membutuhkan banyak tenaga kerja. “Bayangkan dengan fasilitas internasional yang luar biasa itu, kita bisa memanfaatkannya. Kami pikir, kalau sekolah ini didirikan, maka perekrutan tenaga kerjanya juga besar. Ini penting kita pahami,” jelas Irwan.
Senada dengan narasi itu, Abdul Wahab Paudi, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, yang menjadi utusan pemerintah daerah dalam RDP ini, menjelaskan bahwa Sekolah Garuda sangat penting untuk memecah kebuntuan sumber daya manusia, di daerah.
“Sekolah ini ada untuk mempersiapkan anak-anak muda kita. Jadi bagi kita ini adalah rahmat bagi Provinsi Gorontalo. Kita harap ini bisa dibangun,” tegasnya.
Pemerintah juga membuka opsi, apabila sampai rencana ini berjalan, maka para petani akan mendapatkan kompensasi.
“Ini cara penyelesaian atau jaminan kepada mereka yang melakukan usaha pertanian di Lokasi pembangunan Sekolah Garuda,” ujar Wahab Paudi.
Nasib Petani di Persimpangan Jalan
Menanggapi berbagai aduan masyarakat, DPRD Provinsi Gorontalo mengaku akan mencarikan solusi atas konflik tersebut. Namun, DPRD juga menegaskan, mendukung PSN, sudah menjadi kewajiban, yang harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk DPRD Provinsi Gorontalo.
“Prinsipnya, kami mendorong dan mendukung pembangunan Sekolah Garuda. Meski, tidak mengabaikan hak masyarakat untuk menggarap laha tersebut,” ungkap Umar Karim, Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo.
Pernyataan ini diikuti dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Provinsi hingga Instansi terkait, yang hadir dalam RDP tersebut.
Beberapa petani terlihat duduk diam, tanpa bersuara. Beberapa lainnya, berdiri sambil menyandarkan tubuh ke dinding, dengan tatapan ke depan, berharap ada Solusi yang dapat mendukung aspirasinya.
Setelah mendengarkan banyak perdebatan regulasi, dan kajian pemerintahan, mereka tetap terdiam. Jawaban dari DPRD dan Pemerintah, yang tetap mendukung PSN ini, sangat berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan para Petani.
“Akhir dari berbagai kesesahan masyarakat ini, adalah harapan agar Sekolah Garuda tidak dibangun di lahan itu. Karena ada banyak masyarakat yang bergantung dari hasil pertanian di lahan itu,” terang Pijey Mulyadi, Kepala Desa Botuwombato.
Masyarakat berharap, agar pemerintah bisa mencari lokasi pembangunan sekolah di tempat lain, yang tidak menggusur lahan tempat mereka bertahan hidup. Kondisi ini membuat mereka dilema. Ingin mendukung program pemerintah, dengan konsekuensi lahan untuknya bertahan hidup, terancam hilang.
Terancam tak dapat kompensasi
Janji untuk memberikan bantuan kegiatan usaha yang lain, juga tidak mudah dijankan oleh para petani. Bagi seseorang yang bertahun-tahun bergelut dengan aktivitas pertanian, tidak mudah untuk berpaling mengganti usaha. Seorang petani tidak mudah beralih dengan cepat, menjadi pedagang. Butuh waktu yang cukup lama, bagi seorang petani, untuk berubah dan lihai dalam urusan perdagangan. Kondisi inilah, yang membuat ancaman kemiskinan, terasa nyata mengintai para petani, yang lahan garapannya selama bertahun-tahun, akan dialihkan untuk mendirikan PSN Sekolah Garuda. Pemerintah tidak mengambil lahan garapan pertanian. Pemerintah juga berpotensi mengambil hidup petani beserta keluarganya.
Apalagi, rencana untuk memberikan kompensasi kepada para petani, juga tidak bisa dipastikan terjadi. Efisiensi anggaran yang saat ini memangkas sangat besar anggaran transfer daerah, hingga regulasi yang menghambat, membuat para petani terancam kehilangan tanah garapan untuk hidup, tanpa memperoleh apa-apa.
Menurut Pemerintah Daerah, lahan ini adalah Eks-HGU yang sudah tidak diperpanjang, dan kini dimanfaatkan oleh para petani. Sehingga, jika lahan ini diambil untuk mendirikan Sekolah Garuda, pemerintah tidak ada dasar hukum yang kuat, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Karena pada dasarnya, lahan ini memang bukan tanah para petani, meski sudah bertahun-tahun, mereka hidup dari lahan tersebut.
“Ini berpotensi akan jadi perkara hukum, jika kita memberikan ganti rugi kepada para petani, padahal mereka tidak memiliki lahan itu,” ungkap Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo, Herman Umar.
Bahkan, di tengah polemik berebut ruang hidup ini, lahan yang tengah digarap masyarakat ini, juga terancam akan diambil oleh Tentara Nasional Indonesia, untuk mendirikan salah satu bataliyon untuk pertanian dan ketahanan pangan.
“Sudah ada permohonan secara lisan dari Kodim 1315 Gorontalo,” ungkap Herman.
Kondisi ini tentu membuat para petani semakin terhimpit. Mengingat, konflik perebutan lahan yang melibatkan tantara, dipenuhi dengan jejak kekerasan yang menimpa masyarakat sipil.
Rencana pembangunan yang terus berjalan
Sepekan usai masyarakat mengadu, DPRD Provinsi Gorontalo melakukan tinjauan ke lokasi yang direncanakan berdirinya PSN Sekolah Garuda, Rabu, 22 April 2026.
DPRD ingin, rencana pembangunan ini bisa terus berjalan lancar, tanpa berkonflik dengan masyarakat sebagai petani di lahan tersebut.
Lahan ini, dinilai oleh masyarakat, telah mencetak sejarah. Karena pada tahun 2019 silam, pernah diunggulkan dan dikunjungi Presiden Jokowi, untuk menjadi Lokasi panen raya jagung Gorontalo.
Kini, lahan itu terancam hilang. Digantikan dengan bangunan kokoh dan megah, sebagai proyek strategis nasional. Para petani akan terpaksa memutar otak, untuk mencari lahan pertanian baru, atau beralih profesi agar hidup bisa terus berlanjut, dan tidak jatuh dalam kubangan kemiskinan.
Lahan eks-HGU yang statusnya tidak diperpanjang, dan telah dimanfaatkan para petani selama kurang lebih 30 tahun ini, tidak cukup memberikan kepastian hukum, agar para petani bisa menggarap lahan pertanian itu, dengan tenang, tanpa harus risau jika tiba-tiba ada rencana pembangunan yang mengambil alih lahan tersebut.
Dalam catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), fakta bahwa para petani yang telah menguasai lahan garapan itu, layak untuk memiliki hak atas tanah tersebut, sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, menyebutkan bahwa penguasaan fisik tanah selama 20 tahun atau lebih, dapat menjadi dasar untuk permohonan hak milik (Konsorsium Pembaharuan Agraria; 2026).
Kegagalan negara untuk memberikan perlindungan sekaligus kepastikan kepemilikan lahan pertanian masyarakat yang telah hidup dan bertani selama puluhan tahun di lahan Eks-HGU, yang kini tidak memiliki kepastian status, karena sudah tidak diperpanjang, adalah wujud kegagalan negara dalam memberikan ruang hidup yang aman bagi masyarakat.
Kini, para petani di 3 Desa itu, tengah menunggu kepastian nasib. Jika lahan dinilai sesuai oleh Kemendikti Saintek, maka rencana pembangunan PSN Sekolah Garuda, bisa segera berjalan, dengan kepastian bahwa aktifitas pertanian masyarakat, mencari ruang lain yang tidak bersinggungan dengan Lokasi pembangunan PSN Sekolah Garuda.
RDP itu selesai tanpa para petani ini menerima kepastian. DPRD akan mencarikan solusi atas aduan masyarakat, namun tetap pada prinsip: mendukung pelaksanaan PSN. Para petani keluar dari ruang megah itu, tempat yang diharapkan menjadi ruang aspirasi dicurahkan, dan pemberian perlindungan bagi masyarakat yang datang mengadu. Dengan perlahan mereka keluar, tanpa bersuara lantang. Bukan karena tidak memiliki keresahan lagi. Tentu tak ada yang lebih penting, daripada hidup yang terus berjalan, dari hasil pertanian yang telah mereka geluti selama bertahun-tahun. Mereka masih percaya, pemerintah bisa memberikan Solusi terbaik bagi para petani.
Para petani keluar dari ruangan dengan bergotong royong, tenang dan berjalan perlahan. Setiap langkahnya, dipenuhi harapan, akan nasib yang berpihak pada aspirasi yang telah disampaikan. Setidaknya, mereka masih mempunyai hari-hari untuk bangun pagi, berangkat ke lahan, menggarap, merawat, memanen dan menikmati hasil pertanian yang dikerjakan dengan rutin. Sebelum lahan itu, diputuskan sesuai syarat pembangunan PSN Sekolah Garuda, dan pemerintah untuk mengambil alih lahan pertanian itu. Mengambil lahan, tentu bisa berakhir seperti mengambil hidup petani. Tanpa lahan, petani bisa kehilangan pekerjaan. Tanpa pekerjaan, petani bisa kehilangan kehidupan.
Penulis: Moh. Rifaldi Hapili (Jurnalis Warga)
Punya pendapat tentang topik ini?
Kamu bisa menanggapi lewat artikel. Jelaskan pendapatmu, sertakan sumber yang diperlukan, lalu kirim untuk ditinjau redaksi.
Kirim artikel Setiap artikel melalui tinjauan redaksi.
Ruang tanggapan